DJABARPOS.COM, Jakarta – Dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai program prioritas terus digenjot demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program seperti makan bergizi gratis, penurunan biaya haji, diskon tarif listrik, hingga perlindungan industri dalam negeri menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap pembangunan bangsa. Jum’at (24/01/2025)
Salah satu capaian signifikan adalah keberhasilan pemerintah menggagalkan penyelundupan barang ilegal senilai Rp 3,7 triliun. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam melindungi kedaulatan ekonomi, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari dampak buruk barang ilegal.
Berbagai barang ilegal yang berhasil disita meliputi rokok, barang elektronik, kosmetik, benih lobster, minuman keras, dan komoditas lainnya. Operasi terpadu ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Bakamla, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Kemenkopolkam, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenperin, Badan Karantina Indonesia, serta dukungan aktif dari masyarakat.
“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras bersama, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan agar para pelaku penyelundupan tidak memiliki celah untuk beroperasi,” ujar Menkopolkam, Budi Gunawan.
Selain penyitaan barang, pemerintah juga berhasil membongkar jaringan penyelundupan internasional, dengan 552 orang diamankan untuk menjalani proses hukum. Kerja sama dengan negara-negara tetangga terus diperkuat melalui peningkatan teknologi pengawasan di perbatasan dan pelabuhan.
Penyelundupan barang ilegal tidak hanya menggerogoti penerimaan negara, tetapi juga mengancam kelangsungan industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Khususnya dalam kasus penyelundupan benih lobster, ekosistem laut terancam rusak jika praktik ini tidak dihentikan.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli barang ilegal. Selain merugikan negara, konsumsi barang ilegal berisiko membahayakan kesehatan dan keselamatan.
Keberhasilan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat pengawasan arus barang ilegal di masa depan. Dengan sinergi antarinstansi, penggunaan teknologi canggih, dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimis dapat terus mempersempit ruang gerak penyelundup, sekaligus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. (Arsy)