Pasalnya, kata Uu, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menganggarkan dana belanja vaksin ini.
“Artinya secara lisan Bapak Presiden sudah menyampaikan hal itu, tetapi kita masih menunggu secara tertulis juklak dan juknisnya karena memang juklak juknis bukti fisik itu akan bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Uu. “Artinya sudah bisa digunakan dalam waktu yang cepat,” ucapnya.
DJABARPOS.COM, Cianjur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur resmi memperkenalkan Call Center 112 Fast Respon Cianjur,…
DJABARPOS.COM, Jakarta – PT Bio Farma (Persero), sebagai BUMN farmasi dan bagian dari Holding BUMN…
DJABARPOS.COM, Kota Bekasi – Menyusul insiden dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa SDN Kotabaru 3…
DJABARPOS.COM, Bandung – Program pemutihan pajak kendaraan Jawa Barat resmi berakhir pada 30 September 2025….
DJABARPOS.COM, Cimahi – Pemerintah Cimahi menggelar Rapat Kerja Data Statistik Sektoral dan Evaluasi Publikasi Data…
DJABARPOS.COM, Parungpanjang – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil keputusan strategis dengan menghentikan operasional 26…
