DJABARPOS.COM, Jakarta – Upaya percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta.
Berbagai tantangan dan hambatan dihadapi Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam upaya menurunkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis itu, seperti koordinasi antar organisasi perangkat daerah dengan pemangku kepentingan yang belum optimal.
Guna meningkatkan koordinasi tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar kegiatan Forum Nasional Stunting (FNS) tahun 2022 yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (06/12/2022).
Dalam pergelaran tersebut akan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.
Dengan kegiatan itu diharapkan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran program untuk percepatan penurunan stunting, meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Baca Juga : https://www.djabarpos.com/pnm-cimahi-tidak-profesional/
Dalam kegiatan bekerja sama dengan Tanoto Foundation itu, juga untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangannya, Senin (05/12/2022) mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai upaya mengkonsolidasikan kegiatan, program, dan anggaran dalam percepatan penurunan stunting dan juga refleksi implementasi satu tahun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN Pasti) melalui pendekatan keluarga.
“Sebagai upaya mengkonsolidasikan kegiatan, program dan anggaran. Tiga fokus pendekatan RAN PASTI meliputi: 1) pendekatan intervensi gizi; 2) pendekatan multisektor dan multipihak, 3) pendekatan berbasis keluarga beresiko stunting,” kata Teguh.
Teguh menjelaskan, dalam pendekatan berbasis keluarga, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sangat strategis untuk memastikan agar layanan dapat sampai pada target kelompok yang tepat.
“Meningkatnya kapasitas TPK tidak hanya dapat membantu perubahan perilaku masyarakat, namun dengan kemampuannya yang lebih baik dalam menjalankan tugas pencatatan dan pelaporan, kualitas data pun akan menjadi lebih baik dan dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menentukan arah intervensi yang tepat,” ujarnya.
Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Teguh berharap, melalui kegiatan Forum Nasional Stunting 2022 ini dapat memperkuat konvergensi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penurunan stunting. Disamping itu, juga ada peluncuran pedoman pendampingan kolaboratif pencapaian percepatan penurunan stunting.
“Lalu penguatan kolaborasi lintas sektor dan pengembangan intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting,” ucapnya. (Red)