DJABARPOS. COM, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggabungkan sejumlah penilaian kinerja instansi pemerintah ke dalam satu rangkaian penyelenggaraan penghargaan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan dampak program.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pihaknya menggelar evaluasi dan pemberian penghargaan bersama reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Penghargaan tersebut terdiri atas sejumlah bidang, seperti hasil evaluasi reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), evaluasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, hingga evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
“Semuanya kami ringkas menjadi satu untuk efisiensi. Jadi Bapak/Ibu gubernur, wali kota dan bupati bisa efisien, tidak bolak-balik ke Jakarta untuk evaluasi dan penghargaan ini. Cukup sekali saja ke Jakarta untuk evaluasi dan penghargaan ini, tidak perlu sampai empat sampai lima kali,” ujar Anas dalam acara Penghargaan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (06/12/22022).
PNM Cimahi Tidak Profesional?
Selain soal efisiensi, lanjut Anas, penyatuan program evaluasi dan penghargaan reformasi birokrasi serta pelayanan publik ini untuk memberi pesan kuat tentang pentingnya birokrasi yang berdampak sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Reformasi birokrasi haruslah berdampak, yang ujungnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, administrasi kependudukan, dan sebagainya.
“Arahan Presiden Jokowi jelas, reformasi birokrasi itu harus berdampak. Jangan seolah sibuk tapi tidak berdampak ke masyarakat! Reformasi birokrasi juga bukan hanya tumpukan kertas, bukan tumpukan peraturan. Harus terukur kerja-kerjanya,” jelas Anas.
Ia mengatakan selama ini pemerintah lebih fokus pada permasalahan yang ada di hulu, dan mengesampingkan hilir.
“Dengan disatukannya penghargaan yang terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik, maka jelas bahwa upaya reformasi birokrasi sebagai bagian hulu harus berdampak nyata pada pelayanan publik di bagian hilir,” imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Pada tahun ini, Kementerian PANRB melakukan kegiatan evaluasi terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dimana penghargaannya diserahkan pada Selasa (06/12).
“Mudah-mudahan ke depan seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya, di tengah keterbatasan yang ada. Dengan adanya kolaborasi, insyaallah banyak tujuan ke depan yang bisa diselesaikan,” pungkas Anas.
(Arsy)