DJABARPOS.COM, Bandung – Pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat diminta turut mensosialisasikan isi dari Surat Edaran Nomor 37/HUB.02/KESRA tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
“Hal ini untuk kepentingan umum, sehingga para bupati, wali kota, camat, bahkan sampai lurah dan kepala desa, agar mengedukasi berbagai pihak yang melakukan pungutan, permintaan sumbangan untuk apapun, tidak boleh dilakukan di jalan umum,” kata Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman di Gedung Sate Bandung, Senin.
Edaran ini diterbitkan, lanjut Herman, karena jalan umum memiliki fungsi untuk transportasi, sehingga pungutan atau sumbangan jika dilakukan di jalanan, akan mengganggu lalu lintas yang ke depannya berpotensi terjadi kecelakaan.
Selain itu, juga mendorong dilakukan cara-cara alternatif pada penarikan sumbangan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan rumah ibadah.
“Jadi, Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran betul-betul agar warga Jawa Barat tertib. Yang namanya permohonan sumbangan saya kira sah, tetapi tentu dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai untuk tujuan yang baik dilakukan dengan cara yang kurang baik. Salah satunya mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas di jalan umum,” katanya.
Dalam keterangan Pemprov Jabar, dikeluarkannya surat edaran penertiban pungutan atau penarikan sumbangan di jalan yang mulai berlaku pada 14 April 2025 itu sebagai upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan ketenteraman umum, khususnya dari maraknya pungutan di jalan umum yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.
Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah di seluruh tingkatan diminta untuk membentuk jejaring pengawasan di wilayah masing-masing guna menertibkan pungutan atau sumbangan masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh juru parkir liar.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta melakukan pembinaan kepada masyarakat agar semakin sadar pentingnya menjaga ketertiban umum dan lingkungan, serta memiliki pemahaman dan sikap yang bijak dalam mengumpulkan maupun menggunakan sumbangan kepada sesama.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan lainnya, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas akan dilarang.
Dedi menekankan pentingnya peran kepala daerah di semua tingkatan untuk segera mengantisipasi dampak dari kebijakan ini.
“Untuk itu, para bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan kepala kelurahan, agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut,” katanya.
Dedi Mulyadi menyadari sebagian kegiatan pungutan dilakukan untuk tujuan baik, seperti pembangunan tempat ibadah, sehingga pemerintah siap hadir dalam menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama.
“Misalnya, sedang ada pembangunan masjid, mushalla dan sejenisnya, kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh elemen masyarakat agar mendukung kebijakan ini demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua. (Ade Suhendi/ErHas)