DJABARPOS.COM, Jakarta – Akses pendidikan untuk anak-anak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) akan mendapat angin segar. Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersepakat membangun Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi, dengan target mulai berjalan awal tahun depan.
Kesepakatan ini lahir dari pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
“Ini menjadi harapan kita semua untuk pemerataan pembangunan di daerah 3T. Kita mulai dari identifikasi, lalu memulai pembangunan Sekolah Rakyat di daerah transmigrasi,” ujar Gus Ipul.
Gagasan ini, menurutnya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden ingin membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“BPS mencatat ada lebih dari 3 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Mereka inilah yang ingin kita jangkau,” jelas Gus Ipul.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah menyambut baik program ini dan siap bersinergi, termasuk menyiapkan titik-titik awal pilot project di kawasan seperti NTT dan Papua.
Ia menegaskan, transmigrasi di era Presiden Prabowo bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi meningkatkan kesejahteraan melalui industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pendidikan, kata Iftitah, menjadi kunci sukses program tersebut.
“Sekolah Rakyat memungkinkan yang tidak mungkin. Kita ingin memastikan warga miskin ekstrem di daerah transmigrasi memiliki ruang belajar yang layak,” tutupnya. (Arsy)
