DJABARPOS.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat perlindungan pesisir untuk mengatasi penurunan muka tanah (land subsidence) dan meminimalkan risiko banjir di wilayah Jakarta. Salah satu langkah strategisnya adalah melanjutkan pembangunan tanggul pantai di kawasan Teluk Jakarta yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri PU Dody menyatakan bahwa pengamanan pantai menjadi program prioritas kementeriannya. Saat ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tengah menyiapkan pembangunan tanggul pantai Tahap 7.
Pada Tahap 7 ini, pembangunan akan dimulai dengan Paket 1 di Kali Ancol dan Kali Dadap sepanjang 100 meter, menggunakan dana APBN dan sistem kontrak tahun tunggal (SYC) pada 2025. Proses saat ini masih dalam tahap persiapan lelang.
Tahap lanjutan mencakup pembangunan tanggul sepanjang 850 meter di kawasan Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing, serta satu unit sistem polder di Kali Dadap. Proyek ini akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilaksanakan secara kontrak tahun jamak (MYC) pada 2026–2027.
Hingga 2024, pembangunan tanggul pengaman pantai di Jakarta telah mencapai total panjang 14,75 kilometer yang tersebar di Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang juga mencakup penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Proyek ini terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, tetapi juga menekan laju penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan. (Arsy)
