DJABARPOS.COM, Tasikmalaya — Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya (GMKT) mendorong pemerintah daerah agar segera menuntaskan proses rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
Ketua GMKT, M. Rizky Firmansyah, menegaskan bahwa rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam pemerintahan. Proses ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan potensi sumber daya manusia.
“Rotasi dan mutasi ASN seharusnya jadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Bukan malah jadi ajang bagi-bagi jabatan atau balas budi politik,” kata Rizky dalam keterangannya.
Seiring dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang baru, GMKT mendorong agar proses rotasi dan mutasi segera dilakukan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan percepatan pembangunan bisa diwujudkan.
Namun, GMKT menekankan bahwa penempatan pegawai harus berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena kedekatan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu.
“Jika mutasi dilakukan karena titipan atau kepentingan politik, itu sangat berbahaya. Bisa merusak sistem birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Rizky.
GMKT juga menyoroti peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang harus bekerja secara independen dan objektif. Begitu pula Bupati sebagai pengambil keputusan akhir, menurut GMKT, wajib menjaga integritas proses agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal.
“Profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama. Jangan biarkan proses ini disusupi kepentingan yang merusak,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, Rizky menyatakan GMKT akan mengawal dan mengawasi proses serta hasil dari rotasi dan mutasi tersebut.
“Kami ingin birokrasi di Tasikmalaya benar-benar ideal, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elite,” tutupnya. (Arsy)
