DJABARPOS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap banyaknya cara penganggaran anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Bahkan, kata Jokowi, uang miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas hingga hal-hal yang absurd.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023). Jokowi mulanya mengingatkan soal penggunaan anggaran APBN dan APBD yang tidak optimal.
“Tadi disampaikan oleh Pak Ateh Kepala BPKP, banyak APBN kita, APBD kita yang berpotensi tidak optimal. Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit. Ini cara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak bener,” kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan penggunaan anggaran yang menurutnya tidak benar. Dia mengungkapkan, dari anggaran Rp 10 miliar untuk stunting, Rp 5 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat.
“Contoh, ada anggaran stunting, Rp 10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar,” ujar Jokowi heran.
Jokowi menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran tersebut. Dia pun meminta agar cara penganggaran APBN dan APBD untuk diubah.
“Ini ada di APBD nggak usah saya sebutkan di kabupaten mana. Pengembangan UMKM, total anggaran Rp 2,5 miliar. Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yg Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, nggak konkret. Langsung ajalah. Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu. Untuk pameran, jelas,” papar dia.
Jokowi pun meminta BPKP untuk mengarahkan pemerintah daerah, pusat, BUMN dan kementerian/lembaga untuk mengorientasikan penggunaan anggaran kepada hasil. Penggunaan anggaran, kata dia, harus diperuntukkan ke hal-hal yang konkret.
“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80nya yang untuk konkret, 20nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Dan yang nggak pusat, nggak provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segen dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara,” pungkas Jokowi.(Nino/Arsy)