DJABARPOS.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengirimkan bantuan prasarana sanitasi dan air bersih untuk membantu para pengungsi selama masa darurat. Pengiriman prasarana dan distribusi ke lokasi pengungsian telah dimulai sejak Rabu malam (23/11/2022) lalu yang langsung dilepas oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam masa tanggap darurat, yang paling penting adalah ketersediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi untuk keperluan sehari-hari bagi para korban dan pengungsi.
“Kementerian PUPR sangat fokus dengan air bersih terutama di tempat-tempat pengungsian. Kita juga manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk mensuplai air bersih, khususnya ke posko pengungsian,” kata Menteri Basuki.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, bantuan sanitasi dan air bersih secara bertahap disalurkan Kementerian PUPR untuk para pengungsi.
“Berdasarkan data Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat, total sarana dan tanggap darurat yang telah didistribusikan sebanyak 323 unit yang disebar ke 60 lokasi posko pengungsian,” kata Jubir Endra.
Sarana dan prasarana yang telah didistrubusikan tersebut terdiri dari 142 unit Hidran Umum, 20 unit Tenda 4×6, 4 unit Tenda 6×12, 93 unit WC Portable, 18 unit Mobil Tangki Air
, 1 unit Mobil Toilet Kabin, 1 unit Vakum Tinja, 2 unit IPA Mobile, 1 unit Dump Truck 6 m3, 1 unit Truck Arm Roll, 10 unit Septic Tank, dan 30 Bak Sampah.
Pengiriman bantuan prasarana sanitasi dan air bersih dilanjutkan hingga Kamis (1/12/2022), yakni penambahan 55 Hidran Umum dengan total personil yang diturunkan sebanyak 57 orang.
Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menerjunkan tim khusus guna melakukan survei dan mendata jumlah rumah yang mengalami kerusakan akibat terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pendataan memanfaatkan inovasi teknogi informasi aplikasi Rumah Terdampak Bencana (Rutena).
Dalam proses pendataan ini, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR juga melibatkan BNPB, Badan Geologi, BMKG, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cianjur, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BSPS, relawan serta mahasiswa yang direkrut untuk mendata rumah. Mereka akan dilatih untuk menggunakan aplikasi Rutena terlebih dulu sebelum turun ke lapangan.
Tim survey di lapangan tersebut akan dilengkapi atribut topi hitam dan rompi kuning dengan logo Kementerian PUPR. Tim akan mendata serta melakukan verifikasi rumah dengan menggunakan aplikasi Rutena atau Rumah Terdampak Bencana sehingga bisa diperoleh data jumlah yang perlu mendapat bantuan serta yang perlu direlokasi ke tempat yang aman.
(Arsy)