DJABARPOS.COM, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Herman Suryatman kembali menegaskan bahwa efisiensi anggaran Rp5,1 triliun dalam APBD 2025 telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai arahan Gubernur. Namun pernyataan ini langsung ditanggapi sinis oleh anggota DPRD Jabar Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah.
Maulana meminta agar dokumen pergeseran anggaran tersebut dibuka secara publik. “Bisa diunduh di mana dokumennya? Mohon dibuat transparansi hasil rapatnya,” ungkapnya.
Maulana menegaskan bahwa masih banyak hal yang belum jelas dalam proses realokasi anggaran tersebut, terutama menyangkut alokasi puluhan miliar rupiah ke satu titik kawasan wisata budaya di Subang, yakni Lembur Pakuan. “Masih banyak tempat budaya yang memiliki nilai sejarah yang kuat dibandingkan daerah istimewa Lembur Pakuan,” ujarnya.
Rp27,3 Miliar ke Satu Titik Wisata
Sebelumnya, penelusuran Maulana menemukan adanya alokasi Rp27,3 miliar untuk penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya yang seluruhnya difokuskan di Lembur Pakuan. Lokasi tersebut jamak diketahui publik sebagai kediaman pribadi Gubernur Dedi Mulyadi.
Menanggapi kritik ini, Sekda Herman membantah bahwa anggaran tersebut diarahkan khusus ke rumah pribadi gubernur. Ia menyebut lokasi kegiatan tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat dan proyek riset budaya dilakukan secara ilmiah. Namun hingga kini, Pemprov belum merilis daftar lokasi dan lembaga pelaksana riset secara detail.
“Safari Pembangunan” vs Perjalanan Dinas
Maulana juga menemukan pos baru bernama “Safari Pembangunan” dengan nilai Rp13,2 miliar, yang menurutnya rawan tumpang tindih dengan kegiatan perjalanan dinas.
Sekda Herman berdalih bahwa Safari Pembangunan bukan perjalanan dinas, melainkan inovasi pelayanan jemput bola kepada warga dengan pendekatan hiburan seni. Namun publik bertanya: apakah ini bentuk baru dari program lama yang hanya diromantisasi istilahnya?
Klaim Transparansi Masih Dipertanyakan
Sekda menyebut bahwa seluruh proses pergeseran APBD telah didokumentasikan dalam rapat bersama Kemendagri dan laporan kepada DPRD pada akhir Maret 2025. Bahkan disebut bahwa dokumen bisa diakses melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemprov Jabar.
Namun Maulana menantang: “Kalau memang bisa diakses publik, tunjukkan link-nya. Jangan hanya narasi transparansi, tapi aksesnya tidak jelas.
Narasi Besar, Data yang Buram
Pemerintah menyebut alokasi efisiensi sebesar Rp3,6 triliun untuk infrastruktur, Rp1,3 triliun pendidikan, Rp122,9 miliar kesehatan, dan lainnya. Tapi hingga kini belum ada penjabaran teknis proyek, rincian lembaga pelaksana, atau jadwal pelaksanaan yang dipublikasikan secara terbuka.
Warga hanya disuguhkan narasi besar. Padahal, seperti yang dikatakan Maulana, “Kita ingin tahu: ini benar efisiensi, atau hanya permainan kata?”(**)