DJABARPOS.COM, Jakarta – Upaya penguatan pemerintahan digital terus dilaksanakan Indonesia melalui Kementerian PANRB. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Korea Selatan melalui Ministry of the Interior and Safety (MOIS) dan National Infomation Society Agency (NIA) dengan membentuk Digital Government Cooperation Center (DGCC).
Penguatan kerjasama terus dilakukan kedua belah pihak dengan menyelenggarakan 2024 Indonesia-Korea Digital Government Cooperation Forum, di Jakarta, Selasa (17/12). Kegiatan menjadi platform yang sangat produktif, dimana kedua negara saling berbagi solusi inovatif dan mempererat kolaborasi dalam memajukan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kerja sama ini, yang dimulai pada tahun 2016, tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi juga memberikan dukungan konkret dalam kebijakan dan langkah- langkah strategis yang telah mempercepat transformasi ini,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, saat membuka acara.
Disampaikan bahwa di masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo, Indonesia bersama dengan Pemerintah Korea telah mencapai tonggak penting dalam sejarah transformasi digital Pemerintah. Berbagai kebijaka lahir, seperti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Kerja sama selanjutnya akan berfokus pada penyusunan Rekomendasi Digital Government Masterplan 2025 – 2029 diselaraskan dengan target Pembangunan nasional yang tertuang dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang akan menjadi pedoman strategis dalam membangun ekosistem pemerintah digital yang lebih efisien, responsif, dan terintegrasi. Ini adalah langkah yang sangat selaras dengan kebijakan nasional kita untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, serta mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.
Kemudian juga pengembangan Strategi Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dan Big Data untuk Pelayanan Publik sangat relevan dengan inisiatif strategis nasional. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Salah satu proyek yang sangat bernilai dalam kerja sama ini adalah Pengembangan Proof of Concept Integrated Digital ID Service, yang akan memungkinkan Indonesia untuk memiliki sistem identitas digital yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi.
“Implementasi sistem identitas digital ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa layanan publik yang diberikan akan lebih mudah diakses, aman, dan transparan,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kerja sama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian Indonesia dalam United Nations E-Government Development Index (EGDI). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 107, dan tahun 2024 Indonesia telah berhasil mencapai peringkat 64. Hal tersebut adalah pencapaian yang tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Korea.
Pada kesempatan yang sama Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Republik Korea Selatan Mr. Park Soo-deok, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penting yang menjalin hubungan special strategic partnership dengan Korea. Kerja sama Korea dan Indonesia dalam bidang pemerintahan digital, telah dilaksanakan secara intens untuk membangun pemerintahan digital di Indonesia.
“Korea memiliki kapasitas pemerintahan digital yang unggul dan berstandar internasional merupakan mitra terbaik bagi Indonesia. berdasarkan pengalaman Korea dengan tim terdiri atas pemerintah dan sektor swasta, siap bekerja sama secara erat dengan Indonesia untuk memastikan transformasi digital di Indonesia dapat terlaksana dengan sukses,” ucapnya.
Dirinya berharap kedua negara dapat mengembangkan berbagai strategi, seperti membangun SDM Digital ID, meningkatkan pelayanan publik dengan teknologi AI dan Big Data, serta proyek-proyek tertentu saling menguntungkan bagi kedua negara. Menurutnya kerja sama di bidang pemerintahan digital ini dapat menjadi simbol kemitraan. (Arsy)