DJABARPOS.COM, Jayapura – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah akan digelar Rabu (6/8/2025). Menyambut momen penting ini, tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun langsung meninjau persiapan akhir di Provinsi Papua (Jayapura), Kabupaten Boven Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan logistik, penyelenggara, dan situasi keamanan. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyebut bahwa pelaksanaan PSU sudah sangat matang.
“Kami hadir langsung ke lapangan, meninjau TPS dan distribusi logistik hingga ke wilayah perbatasan. Dari hasil pemantauan, semuanya siap,” ujarnya saat berada di Jayapura.
Selain bertemu penyelenggara, tim Kemenko Polkam juga mengikuti telekonferensi dengan jajaran Bawaslu se-Papua. Menurut Heri, seluruh unsur pengawas sudah menjalankan langkah preventif untuk menjaga integritas pemilu.
Sementara itu di Boven Digoel, tim yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, memantau kesiapan KPU, Bawaslu, hingga ke TPS. Mereka juga menyaksikan langsung pemusnahan surat suara berlebih sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.
“Sesuai amanat undang-undang, pemerintah wajib memfasilitasi pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil,” kata Koba.
Kesiapan serupa juga terlihat di Kabupaten Barito Utara. Staf Khusus Menko Polkam Bidang Pertahanan, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, menyampaikan bahwa seluruh perangkat pelaksana di daerah tersebut telah siap sepenuhnya.
“Kami tegaskan, kehadiran tim hanya untuk membantu dan menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah, bukan mengambil alih peran penyelenggara,” jelas Yoedhi saat meninjau TPS di Teweh Tengah.
Tim juga sempat menghadiri apel kesiapan PSU dan menyaksikan pelepasan logistik ke 9 kecamatan. Harapannya, PSU kali ini bisa berjalan lancar, damai, dan tidak menyisakan sengketa.
Arahan Presiden RI dan Menko Polkam pun menjadi pegangan utama: pelaksanaan PSU harus menjadi wujud kedewasaan demokrasi tenang, tertib, dan bermartabat. (Arsy)
