DJABARPOS.COM, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai membahas rencana relokasi warga yang tinggal di sepanjang jalur rel kereta api, seiring rencana reaktivasi sejumlah lintasan lama di berbagai daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, proses reaktivasi masih dalam tahap awal dan akan ditindaklanjuti dengan rapat teknis bersama Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Tentu kondisi lapangannya beda-beda, nanti bersama Kemenhub dan PT KAI kita akan mapping dan akan carikan solusinya, yang jelas pembangunan jalan dan tentu kepentingan masyarakat kita akan perhatikan,” ujar Herman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (22/4/2025).
Menurut Herman, rencana reaktivasi jalur ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp15 triliun.
“Untuk reaktivasi jalur di Jawa Barat, kebutuhan umumnya adalah kurang lebih Rp 15 triliun. Ini kan baru proyeksi, tentu harus ada detail engineering design (DED),” katanya.
Herman menambahkan, pengkajian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk menilai dampak sosial budaya, lingkungan, serta konektivitas dengan proyek strategis nasional (PSN).
Dari sisi pembiayaan, Pemprov berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2025.
“Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kita untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyampaikan bahwa jalur kereta Bandung–Pangandaran menjadi prioritas dalam reaktivasi. Selain itu, jalur Garut, Bogor–Sukabumi–Cianjur hingga Padalarang, serta Bandung–Ciwidey juga akan dihidupkan kembali untuk mendukung konektivitas dan mengurangi kemacetan saat musim liburan.
(Ade Suhendi)