DJABARPOS.COM, Bandung – Isu panas berembus di dunia pendidikan Jawa Barat. Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dituding lebih patuh pada arahan Gubernur ketimbang menjalankan kebijakan Kementerian Pendidikan. Tuduhan ini mengundang sorotan tajam, memunculkan pertanyaan : siapa sebenarnya yang mengendalikan arah kebijakan pendidikan di Tanah Pasundan?
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Jabar, Dr. Purwanto, membantah keras. Ia menegaskan, pihaknya selalu berpegang pada kebijakan nasional, namun dengan penyesuaian agar relevan dengan situasi di lapangan.
“Kami berpedoman pada kebijakan nasional dari Kementerian Pendidikan. Tapi kebijakan itu tidak bisa diterapkan mentah-mentah. Harus menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan masalah nyata di Jawa Barat,” kata Purwanto, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, arahan Gubernur adalah bagian dari strategi adaptasi, bukan intervensi atau tekanan. “Tidak ada urusan posisi jabatan. Yang ada hanya satu tujuan: memastikan pendidikan di Jabar berjalan optimal,” tegasnya.
Purwanto menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan soal masa depan generasi. “Kebijakan tanpa adaptasi daerah ibarat peta tanpa kompas. Nasional jadi kompas, daerah adalah medan yang harus kita menangkan bersama,” pungkasnya. (Arsy)
